Usaha Mengantisipasi Terjadinya PHK Pada Kawasan Industri Jiipe Di Tengah Krisis Corona - Blog & Articles Mark Design - Jasa Pembuatan Website Surabaya Jakarta

Usaha Mengantisipasi Terjadinya PHK Pada Kawasan Industri Jiipe Di Tengah Krisis Corona

Dampak pandemi global COVID-19 ini sangat signifikan bagi perindustrian. Tak hanya industry pabrik, sektor pariwisata, penerbangan, perhotelan, ritel dan restoran juga ikut terpukul pada masa pandemi ini. Hal ini tentu akan berimbas pada nasib pekerja. Situasi krisis saat ini bisa jadi membuat pengusaha tidak punya pilihan lain selain melakukan PHK karena mereka harus menekan biaya operasional besar-besaran. Namun, kawasan industri Jiipe berusaha menjalin kerja sama antar pengusaha, pekerja, dan serikat pekerja, dan tentu saja pemerintah untuk menjalin kerja sama, yang mengantisipasi terjadinya PHK di kawasan industri Jiipe.

Berikut ini empat hal yang bisa dilakukan oleh kawasan industri Jiipe untuk mengantisipasi terjadinya PHK ditengah pandemi:

1. Lakukan dialog dua arah atau bipartit.

Pengusaha dan pekerja bersama dengan serikat pekerja di kawasan industri perlu melakukan dialog secara transparan sejak dini dalam mengantisipasi kondisi ketenagakerjaan akibat pandemi.

Perusahaan yang ada di kawasan industri Jiipe yang karena sifat industrinya mengharuskan kehadiran pekerja maka harus mengatur sistem kerja dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja di kawasan industri.

Selain itu, dialog bipartit juga perlu membahas antisipasi terhadap kondisi terburuk hubungan kerja di antara mereka seperti efisiensi, pengaturan jam kerja, dan pembagian kerja di kawasan industri.

Dialog ini menjadi pintu utama membangun pemahaman bersama menghadapi dampak pandemi COVID-19 baik bagi perusahaan maupun pekerja kawasan industri.

2. Susun kebijakan ketenagakerjaan pada kawasan industri Jiipe dalam situasi pandemi

Kebijakan ini harus merespons setiap perubahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19 terhadap sistem kerja karyawan kawasan industri. Perubahan tersebut meliputi penerapan sistem bekerja dari rumah, social distancing, pembatasan sarana transportasi umum, dan lockdown terbatas yang saat ini sudah dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah. Saat ini ada banyak wilayah yang telah mendapat persetujuan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja harus aktif dalam memberikan informasi kebijakan untuk bekerja dan melakukan tinjauan kebijakan secara berkala. Kebijakan yang bisa diterapkan di kawasan industri misalnya kebijakan pengurangan hari dan jam kerja, meliburkan/merumahkan pekerja, dan sebagainya.